Nasionalisme Warga Diperbatasan Negara

Nasionalisme Warga Diperbatasan Negara

Tema ini  menjelaskan kondisi nasionalisme di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Dikabarkan bahwa batas antarnegara yang ada di sana hanya berupa pos kecil sehingga warga Kabupaten Nunukan memiliki akses yang mudah untuk keluar-masuk negara Malaysia dengan menggunakan kartu Pas Lintas Batas, bukan paspor.

Masyarakat di Kabupaten Nunukan memiliki hubungan yang dekat dengan warga Malaysia. Kedekatan itu terkadang menimbulkan intervensi dari Malaysia yang membujuk warga Nunukan untuk berpindah kewarganegaraan dengan diberikan identitas kependudukan Malaysia secara gratis. Upaya Malaysia juga dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur-infrastruktur yang ada di sana dan memudahkan masyarakat Nunukan dalam menjual dan membeli hasil pertanian dan membuka lowongan pekerjaan. Sudah banyak warga yang tergoda akan iming-iming tersebut, tetapi ada juga yang masih bertahan untuk menjadi WNI.

Melihat kasus di atas, memang kita tidak pantas menyalahkan nasionalisme masyarakat Nunukan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan pada presentasi ini bahwa nasionalisme tidak bisa diukur dari pengetahuan mereka terhadap apa ada di ibukota. Permasalahan nasionalisme Nunukan ini merupakan sebab dari kurangnya pemerintah untuk memperhatikan “halaman belakang” Indonesia ini. Pembangunan yang terlalu fokus di Jawa sudah seharusnya diteruskan hingga ke daerah-daerah yang termarjinkan.

Isu nasionalisme sebenarnya bukan masalah yang baru di negeri ini. Masalah ini sudah dimulai bahkan sejak kemerdekaan Indonesia, contohnya pada kasus lepasnya Timor Timur. Sudah pernah dilakukan upaya untuk tetap menjaga nasionalisme di daerah perbatasan, salah satunya dengan membangun atribut nasionalisme. Hingga saat ini, nasionalisme masyarakat perbatasan relatif cukup terjaga, namun, hingga saat ini belum terlihat usaha pemerintah untuk memberi feedback berupa pembangunan yang merata.

Diterapkannya sistem desentralisasi sejak era reformasi rupanya belum mampu menjangkau daerah perbatasan. Kesenjangan sosial-ekonomi masih ditemukan di daerah perbatasan. Pemerintah seharusnya mulai memperhatikan keadaan masyarakat di perbatasan ini dan meningkatkan infrastruktur serta pendidikan yang ada di sana. Dengan demikian, masyarakat perbatasan akan merasa diperhatikan dan menyadari bahwa mereka masih bagian dari NKRI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s